PSIKODAY, Malang – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Dianakartika menilai jawaban Pj. Wali Kota Malang terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 masih normatif.
Ini disampaikan Ketua DPRD Kota Malang yang didampingi oleh Wakil Ketua, saat memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (10/6/2024).
Saat Rapat yang dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kota Malang dan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang ini, Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan perihal yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Malang masih belum lengkap.
“Iya, dirasa jawaban dari Pj. Wali Kota Malang masih normatif. Belum menyentuh pada teknis sebagaimana yang diinginkan oleh anggota (DPRD Kota Malang),” terangnya ditemui usai rapat paripurna.
Untuk itu, Made mengatakan sebagaimana jadwal Badan Musyawarah (Bamus) maka jawaban normatif dari Pj Wali Kota Malang tersebut akan diperdalam pada rapat komisi. Menindak-lanjuti ini setelah agenda tersebut akan dilaksanakan hearing antara legislatif dan eksekutif.
Made menyebutkan ada beberapa jawaban yang disampaikan oleh Pj. Wali Kota Malang tersebut dinilai hampir sama sehingga kurang efisien secara waktu. Karena, tidak semua pertanyaan dari anggota harus dijawab satu persatu, khususnya yang jawabannya memiliki kecenderungan sama.
“Dari sejumlah jawaban ada yang dirasa perlu disoroti. Terkait bantuan dari dinas sosial yang hanya terserap sekitar 53 persen sehingga menjadi Silpa. Nantinya, hal itu akan menjadi sorotan,” terangnya mengenai beberapa persoalan yang menjadi perhatian para wakil rakyat ini.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M didampingi Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso menyebutkan terkait sejumlah pendapatan yang dirasa masih belum sesuai dengan target.
Pj. Wali Kota menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi atas RANPERDA pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023.
Oleh: Dewi Swastyastika
