banner 728x250

HIMPSI Malang Adakan Diskusi UU PLP di Gedung B FISIP UB

Diskusi UU PLP oleh HIMPSI Malang di Nuswantara, Gedung B Psikologi, Fakultas FISIP UB (3/2/2024).
banner 120x600
banner 468x60

PSIKODAY, Jawa Timur – Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Cabang Malang menggagas Acara Diskusi Interaktif: “Implementasi UU PLP 2022 pada Layanan Praktek Psikolog” pada hari Sabtu (3/2/2024).

Daniel Sember dari Biro Psikologi Psychosense

banner 325x300

Kegiatan yang diselenggarakan di Nuswantara, Gedung B FISIP, Universitas Brawijaya (UB) Malang ini menghadirkan Ketua HIMPSI Wilayah Jawa Timur, Ilham Nur Alfian, M.Psi, Psikolog serta Psikolog Kawakan dari Kota Batu, Sayekti Pribadiningtyas, S.Psi, M.Pd, Psikolog.

Kepala Departemen Psikologi, Fakultas FISIP UB, Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D memberikan sambutan baik atas kegiatan HIMPSI Malang yang diadakan kali keduanya di Gedung B Lt.7 FISIP UB.

Sebelumnya, di tahun 2018 HIMPSI Cabang Malang sempat menyelenggarakan Sarasehan HIMPSI Malang: “Peran Psikologi dalam Dunia Kerja”. Kegiatan ini menghadirkan Keynote Speaker spesial Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota  Batu dan Dosen Psikologi Universitas Merdeka (UNMER) Malang.

Pada  saat itu, HIMPSI Malang mengundang para pakar dan praktisi antara lain Abdul Majid, S.Psi (Pengusaha Kuliner dan Politikus), Dewi Yuhana, S.Psi (di tahun 2018 masih menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Malang Post), Singgih Hari Seputro, S.Psi (Owner Quality Performance Consulting), dan Ilhamuddin Nukman, S.Psi, M.A (Career Coach, Dosen Psikologi FISIP UB).

Pada kegiatan HIMPSI Cabang Malang di FISIP UB tahun 2024 ini, Ilhamuddin Nukman, S.Psi, M.A didapuk menjadi Moderator dalam diskusi hangat kalangan Psikologi dari berbagai daerah dan civitas kampus.

Dalam acara Diskusi ini, terlihat hadir peserta dari berbagai kalangan, ada yang berlatar belakang dosen, praktisi, mahasiswa. Terlihat hadir juga dosen psikologi Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang yang merupakan Universitas pertama di Malang yang membuka program studi Psikologi.

Dosen Unidha yang hadir antara lain Nadiya Andromeda, S.Psi, M.Psi, Psikolog (Menantu Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK RI) di tahun 2010, Prof.Dr. Achmad Sodiki, SH) dan Sri Wiworo Retno Indah H, S.Psi., M.Psi.

Hadir juga Counselor di Universitas Ma Chung, Stefani Devina Arie Putri, S.Psi, M.Psi., Psikolog (alumni S1 Teknik Bioproses UB, S1 Psikologi Universitas Negeri Malang, S2 Profesi Psikologi UBAYA).

Selain juga dihadiri Dosen Psikologi UNMER, Acara Himpsi Malang ini di ramaikan juga oleh kalangan praktisi psikologi dari berbagai biro psikologi dan psikolog mandiri. 

Diantaranya adalah Daniel Sember dari Biro Psikologi Psychosense, Jeanne Leonardo (Psikolog lulusan Belanda yang merupakan Pakar ABK), Noventia, S.P., S.Psi., M.Psi., Psikolog (Alumni S1 UM, S2 Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang) dan praktisi lainnya.

Sedangkan dari kalangan mahasiswa juga banyak dihadiri mahasiswa dari psikologi UM bahkan juga mahasiswa dari Universitas Airlangga.

Diskusi berlangsung ramai dan diwarnai tawa dengan gaya penyampaian moderator yang ringan dan didukung pembawaan narasumber Sayekti Pribadiningtyas yang akrab disapa Bu Nining yang lugas dan ceplas ceplos.

Bu Nining yang merupakan alumni S1 Psikologi Unidha Malang dan S2 Seni Universitas Negeri Malang ini berbagi pengalamannya selama menjadi psikolog di Puskesmas Batu.

Bu Nining yang juga penulis, pelukis dan motivator ini sempat menjadi wakil Ketua HIMPSI Malang Periode 2017-2022. Sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Ikatan Psikologi Klinis (IPK-HIMPSI) Jawa Timur.

Dalam acara ini, Ketua HIMPSI Wilayah Jawa Timur, Ilham Nur Alfian, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang juga Dosen Psikologi UNAIR menjelaskan implikasi dari Undang-undang No.23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

“Implikasi UU PLP ada 3 ranah, yang pertama HIMPSI sebagai organisasi, yang kedua implikasi terkait pendidikan, yang ketiga praktek layanan psikologi,” ujar Ketua HIMPSI Jatim ini.

“Di bidang pendidikan, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ali (Mashuri), bahwa pendidikan kita bergeser dari yang tadinya Magister Profesi (Psikologi) yang setara S2 akan bergeser menjadi S1 plus, jadi dalam kerangka kualifikasi itu kita masih level 7. Kalau magister itu level 8, setara S2,” paparnya.

“Nah, ini kita nanti masuk setara S1, jadi nanti kawan-kawan lulus S1+ kalau bekerja nanti pengakuan jabatan fungsionalnya masih III a. Kalau S2 itu otomatis III b,” tambahnya.

Ilham Nur Alfian yang sudah menjabat dua periode sebagai Ketua HIMPSI Jatim ini juga mengungkapkan rencana Muswil Himpsi Jatim dalam waktu dekat. “insyaaAllah kita (HIMPSI Wilayah Jatim) akan mengadakan Musyawarah Wilayah (Muswil) di bulan Maret,” jelasnya.

HIMPSI sendiri adalah organisasi tempat berhimpun lulusan psikologi Indonesia telah memiliki kurang lebih 20-an ikatan dan Asosiasi dibawah naungannya. Salah satunya adalah APSIFOR (Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia) yang semakin populer semenjak menangani kasus kasus besar di Indonesia, termasuk kasus Sambo, Ryan Jombang, dan kasus kriminal lainnya.

Saat terakhir sesi diskusi, salah satu peserta, Ade Laressa.,S.Psi, M.Psi, Psikolog yang merupakan founder Media Online psikoday.id , Media Pers Psikologi pertama di Indonesia mengusulkan kepada Ketua HIMPSI Jatim untuk membentuk Asosiasi Psikologi Jurnalis.

Psikolog Malang yang berasal dari Bengkulu ini berharap penyebaran informasi dan edukasi psikologi dapat lebih masif lagi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pemahaman psikologi dan peningkatan SDM Indonesia.

Undang-undang No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi ini telah ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dimana UU ini telah lama diupayakan oleh kalangan Psikologi khususnya didorong oleh Anggota DPR RI, Desy Ratnasari, S.Psi., M.Psi., M.Si, Psikolog yang juga merupakan artis senior Indonesia.

Dengan disahkannya UU PLP ini menoreh sejarah bagi psikologi di Indonesia, dimana akhirnya psikologi sebagai profesi di Indonesia mendapat pengakuan dari negara. (Rfl)

 

 

 

 

 

banner 325x300